PENDAHULUAN
Makalah ini berkenaan dengan permasalahan dan penyelesaian atas jaminan kepastian hukum yang berbentuk sertifikat hak sebagai tanda bukti hak pemilikan atas tanah dan penawaran pengambilalihan hak milik demi kepentingan umum di Aceh pasca tsunami. Makalah ini bertujuan memberikan asumsi terhadap kepastian dan perlindungan secara efektif terhadap hak pemilikan atas tanah dan pengambilalihan hak atas tanah demi kepentingan umum dengan melakukan kajian melalui metoda analisis. Hasil makalah ini menunjukan bahwa jaminan, perlindungan dan penyelesaian hak atas tanah demi kepastian hukum melalui kegiatan registrasi dan ajudikasi pendaftaran tanah secara sistematik tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan prematur selain itu tidak prosedural sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Permeneg No. 3 tahun 1997 tentang ketentuan pelaksana Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Pengambilalihan hak atas tanah dilakukan tidak berdasarkan Keppers No. 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum jo. Permeneg No. 4 tahun 1994 tentang peraturan pelaksanaan Keppres Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
a. Latar Belakang
Akibat bencana gempa bumi dan gelombang tsunami pada 26 Desember 2004, telah memberikan dampak yang sangat besar bagi masyarakat di Aceh, khususnya menyangkut masalah:
a). Hilang tanda batas-batas persil bidang tanah.
b). Administrasi document pembuktian atas hak tanah hilang.
c). Pemilik ikut hilang bersama tsunami.
d). Peralihan atas hak pemilikan tanah akibat pewarisan dan peralihan hak atas perwalian.
e). Pemberian hak atas tanah.
f). Adanya tanah musnah yang telah mengalami perubahan bentuk fisik karena gelombang tsunami dan sama sekali tidak dapat dikuasai secara fisik dan atau tidak dapat dipergunakan lagi sesuai dengan fungsinya.
Ada 2 (dua) keadaan yang akan menimbulkan permasalahan dan penyelesaian atas hak milik tanah. Pertama, jaminan kepastian ataupun perlindungan yang efektif terhadap hak pemilikan atas tanah. Kedua, prinsip pendaftaran tanah dan atau peraturan perundangan-undangan lainnya secara langsung atau tidak langsung akan mempengaruhi pejabat atau pegawai pertanahan, melakukan perlindungan hak pemilikan atas tanah, yang bersangkutpaut dengan registrasi dan ajudikasi pemberian kepastian hukum kepada individu atas pemilik tanah korban tsunami.
Ada prosedural teknis terkait dengan proses pengambilalihan hak atas tanah yang terlewatkan oleh Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi Aceh dalam melakukan kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum, tidak adanya izin pemilik tanah ataupun sosialisasi dan penyuluhan yang melibatkan peran tokoh dan atau pimpinan informal masyarakat setempat. Seharusnya hal teknis ini dilakukan sampai dengan melakukan proses inventarisasi, pemegang hak atas tanah, tanaman dan benda-benda diatasnya akan diidentifikasi, hasilnya kemudian diumumkan kepada public untuk menunggu tanggapan ataupun keberatan dari masyarakat pemilik dalam rentang waktu satu bulan.

b. Permasalahan
Berdasarkan atas adanya masalah-masalah tersebut diatas, maka perlu dilihat dasar atas keadaan yang akan menimbulkan permasalahan dan cara penyelesaiannya atas hak milik tanah tersebut. Disini perlu dilihat pertama, prosedural, kepastian hukum atas penyelenggaran pendaftaran tanah secara sistematik, dalam kaitan dengan jaminan perlindungan yang efektif terhadap hak pemilikan tanah pasca tsunami, Peralihan atas hak pemilikan tanah akibat pewarisan dan peralihan hak atas perwalian serta pemberian hak atas tanah, dan kedua tata laksana pengambilalihan hak atas tanah demi kepentingan umum dalan rekonstruksi.

II. PEMBAHASAN
Penyelenggaraan pendaftaran tanah dalam masyarakat merupakan tugas Negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah bagi kepentingan rakyat dalam rangka memberikan kepastian hukum bidang pertanahan, dan untuk memperoleh kekuatan hukum rangkaian kegiatan pendaftaran tanah secara sistematik, pengajuan kebenaran materiil pembuktian data fisik dan data yuridis hak atas tanah, ataupun lain hal yang dibutuhkan sebagai dasar hak pendaftaran tanah, mengetahui status hak dan atau riwayat asal usul pemilikan atas tanah, jual-beli, warisan, kesemuannya memerlukan suatu peraturan perundang-undangan selaku payung hukum dan pengesahan pejabat pendaftaran yang berwenang dan akan dijadikan sebagai bukti kepemilikan yang terkuat dan terpenuhi.
Peralihan hak atas tanah, yang dilakukan dengan cara jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang. Dengan demikian berarti setiap peralihan hak milik atas tanah, yang dilakukan dalam bentuk jual beli, tukar menukar atau hibah harus dibuat di hadapan PPAT. Jual beli, tukar menukar atau hibah ini dalam konsepsi hukum adat adalah suatu perbuatan hukum yang bersifat terang dan tunai. Dengan terang dimaksudkan bahwa perbuatan hukum tersebut harus dibuat di hadapan pejabat yang berwenang yang menyaksikan dilaksanakan atau dibuatnya perbuatan hukum tersebut. Sedangkan dengan tunai diartikan bahwa dengan selesainya perbuatan hukum dihadapan PPAT berarti pula selesainya tindakan hukum yang dilakukan dengan segala akibat hukumnya. Ini berarti perbuatan hukum tersebut tidak dapat dibatalkan kembali, kecuali terdapat cacat cela secara substansi mengenai hak atas tanah (hak milik) yang dialihkan tersebut, atau cacat mengenai kecakapan dan kewenangan bertindak atas bidang tanah tersebut.
Dengan demikian berarti, agar peralihan hak atas tanah, dan khususnya hak milik atas tanah tersebut dapat terselenggara secara benar, maka seorang PPAT yang akan membuat peralihan hak atas tanah harus memastikan kebenaran mengenai hak atas tanah (hak milik) tersebut, dan mengenai kecakapan dan kewenangan bertindak dari mereka yang akan mengalihkan dan menerima pengalihan hak atas tanah tersebut. Sehubungan dengan obyek hak atas tanah yang dipindahkan PPAT harus memeriksa kebenaran dari dokumen-dokumen:
a. Mengenai bidang tanah yang sudah terdaftar atau hak milik atas satuan rumah susun, sertifikat asli hak yang bersangkutan. Dalam hal serifikat tidak diserahkan atau sertifikat yang diserahkan tidak sesuai dengan daftar-daftar yang ada di Kantor Pertanahan; atau
b. Mengenai bidang tanah yang belum terdaftar:
(-) Surat bukti yang membuktikan hak atas tanah yang lama yang belum dikonversi atau surat keterangan Kepala Desa/ Kelurahan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan menguasai bidang tanah tersebut dengan itikad baik, dan tidak pernah ada permasalahan yang timbul sehubungan dengan penguasaan tanahnya tersebut; dan
(-) Surat keterangan yang menyatakan bahwa bidang tanah yang bersangkutan belum bersertifikat dari Kantor Pertanahan, atau untuk tanah yang terletak di daerah yang jauh dari kedudukan Kantor Pertanahan, dari pemegang hak yang bersangkutan dengan dikuatkan oleh Kepala Desa/ Kelurahan; dan dalam hal surat tersebut tidak dapat diserahkan maka PPAT wajib menolak membuat akta pemindahan hak atas tanah tersebut termasuk hak milik atas tanah yang akan dialihkan tersebut.
Berdasarkan hasil analisis, diketahui saksi perangkat desa dalam hal ini Imeum Maunasah hanya menanda tangani surat pernyataan penguasaan fisik dan pemasangan tanda batas dilakukan di barak atau gubuk, dan sampai dengan sekarang masyarakat tidak mengetahui bahwa proses register dan ajudikasi pendaftaran tanah telah selesai masa pengumuman, setelah di cek langsung kepada keuchik, bahwa pengumuman tersebut disimpan, bukan ditempelkan pada papan pengumuman atau tempat-tempat lain yang dapat dibaca oleh masyarakat pemegang hak atas tanah dan atau pihak yang mempunyai kepentingan.
Pengaturan pengambilalihan hak atas tanah milik warga di Aceh, bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum dilakukan dengan cara pelepasan atau penyerahan hak walaupun sempat terjadi konflik antara kontraktor sebagai pekerja dengan pemilik tanah, dalam hal mendirikan tanggul pemecah ombak dan membendung agar air dari lautan tidak sampai kedaratan.
Pelepasan atau penyerahan hak ini dilakukan berdasarkan pada prinsip penghormatan terhadap pemilik, setelah terbentuk panitia yang menanggani pengadaan dan pembebasan atas tanah warga dan telah terjadi 2 (dua) kali pengukuran terhadap tanah yang terkena pengambilalihan. Hingga kini walaupun telah dilakukan musyawarah dengan para pemilik tanah untuk menetapkan nilai ganti kerugian atau kompensasi, harga yang ditawarkan 80.000,-/m2 dengan panjang tanggul 4.350 x 15 meter, namun belum ada titik temu menyangkut dengan masalah tanah yang diluar tanggul juga dimintakan ganti rugi oleh para pemilik. Tim panitia harga tanah hingga saat ini belum mengeluarkan penerbitan rekomendasi terhadap nilai harga tanah yang diluar tanggul. Akibatnya panitia sampai dengan sekarang belum menerbitkan surat penetapan harga dan pemilik pemgambilalih hak atas tanah, dengan penilaian kompensasi ganti kerugian 80.000/m2 untuk panjang tanggul 4.350 x 15 meter, dan belum dilakukan pelepasan hak dari pemilik.

III. KESIMPULAN
1. Dalam melakukan kegiatan registrasi dan ajudikasi pejabat dan pegawai pertanahan tidak berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah jo. Permeneg No 3 tahun 1997 tentang ketentuan pelaksana Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
2. Adanya peralihan hak atas tanah yang berdasarkan pewarisan tidak berdasarkan pada penetapan waris dan atau tidak dilakukan secara faraidh dengan melihat kedudukan dan asal usul perolehan tanah.
3. Masih terdapat ketidak tahuan subyek hak dan atau tidak teridentifikasi pemilikan hak atas tanah.
4. Pengambilalihan hak atas tanah demi kepentingan umum belum dilakukan secara prosedural dan atau sesuai dengan Keputusan Presiden No. 36 tahun 2005.

IV. DAFTAR PUSTAKA

Aminullah, 1991, Suatu Tinjuan Tentang Penguasaan Atas Tanah Bekas Hak Erfpacht Alue Naga Oleh Masyarakat Kecamatan Syiah Kuala Kotamadya Banda Aceh, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala, Darussalam, Banda Aceh.
Harsono, Boedi, 1997, Sejarah Penyusunan, Isi dan Pelaksanaannya Hukum Agraria Indonesia, Jilid 1, Djambatan, Jakarta.
Undang- Undang.
1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 tahun 1960
3. Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
4. Permeneg No 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997
5. Keppres No. 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
6. Permeneg No. 4 tahun 1994 tentang ketentuan Pelaksanaan Keppres No. 55 tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.