SOP
STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PEMBINAAN APARATUR PNS YANG BERMASALAH

I. Tujuan :
Standard Operating Procedure (SOP) Pembinaan Aparatur PNS yang bermasalah bertujuan untuk menyeragamkan prosedur dan tata cara pembinaan aparatur PNS yang bermasalah untuk melakukan penanganan terhadap pegawai yang berstatus PNS yang melakukan pelanggaran terhadap aturan kepegawaian yang berlaku, sehingga diperoleh standarisasi kompetensi PNS dan mewujudkan tata kelola manajemen kepegawaian yang terencana, terukur serta tertib administrasi di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara.

II. Pengertian
1. Yang dimaksud dengan Pembinaan aparatur adalah merupakan proses kegiatan pimpinan untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan sasaran serta tugas tugas organisasi akan dan telah terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana kebijaksanaan, instruksi dan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
2. Sedangkan yang dimaksud PNS yang bermasalah adalah setiap PNS di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara yang disangka melakukan pelanggaran terhadap aturan kepegawaian yang berlaku dan pelanggaran tersebut berdampak negatif pada pemerintah dan atau negara.
3. Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah peraturan yang mengatur kewajiban, larangan, dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati atau larangan dilanggar oleh Pegawai Negeri Sipil.
4. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
5. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai Negeri Sipil karena melanggar Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
6. Pejabat yang berwenang menghukum adalah pejabat yang diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil. ( pasal 1 PP Nomor 53 Tahun 2010 )
7. Hukuman disiplin diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran yang tertuang dalam PP Nomor 53 Tahun 2010, sebagai berikut :
a. Melalaikan kewajiban sebagai PNS ( Psl. 3 )
b. Menyalahgunakan wewenang (Psl 4 : 1 )
c. Tanpa izin pimpinan menjadi pegawai/bekerja di tempat lain.(Psl 4:3)
d. Menyalahgunakan uang atau barang berharga milik Negara (Psl 4:5)
e. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan (Psl 4 : 9 )
f. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan ( Psl 4 : 10, 11 )
g. Melakukan pungutan yang tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi. (Psl 4:7,8)

III. Ketentuan :
1. UU No 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 8 tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

2. PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

3. Tingkat Hukuman Disiplin (Pasal 7 PP Nomor 53 Tahun 2010 )
a. Hukuman Disiplin Ringan
- Teguran Lisan
- Teguran Tertulis
- Pernyataan Tidak Puas secara tertulis
b. Hukuman Disiplin Sedang
- Penundaan Kenaikan Gaji Berkala selama 1 tahun
- Penundaan Kenaikan Pangkat selama 1 tahun
- Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun

c. Hukuman Disiplin Berat
- Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun
- Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah
- Pembebasan dari jabatan
- Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS
- Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

4. Sebelum menjatuhkan hukuman disiplin, pejabat yang berwenaang wajib memeriksa pegawai berstatus PNS yang diduga melanggar.
Peraturan kepegawaian. Hal-hal yang perlu diketahui adalah sebagai berikut :
a. Apakah PNS yang bersangkutan melakukan pelanggaran
b. Faktor-faktor yang mendorong/menyebabkan yang bersangkutan melakukan pelanggaran.
c. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan :
- Seberapa jauh system/mekanisme kerja telah rusak akibat pelanggaran disiplin tersebut.
- Seberapa jauh/besar pelanggaran tersebut telah menyebabkan kerugian Negara.
d. Sebelum menjatuhkan hukuman disiplin, pejabat yang berwenang wajib memeriksa PNS yang diduga melanggar ketentuan.
e. Pemeriksaan harus dilakukan dengan teliti dan obyektif.
f. Pemeriksaan dilakukan secara tertutup.
g. Memegang Asas praduga tak bersalah
h. Pemeriksaan dapat mendengar atau meminta keterangan orang lain.

5. Syarat Pemeriksa dan Pemeriksaan
a. Pemeriksaan hanya dapat dilakukan oleh PNS yang berkedudukan sebagai pejabat struktural/Fungsional. Pangkat tidak boleh lebih rendah dari PNS yang diperiksa.
b. Pemeriksa tidak mempunyai hubungan keluarga dengan PNS yang diperiksa dan tidak mempunyai kaitan langsung/tidak langsung dengan pelanggaran yang sedang diproses.
c. Pemeriksaan dilakukan di dalam ruangan yang sengaja disiapkan (ruang tertutup) dan hanya diketahui oleh pejabat yang berwenang.
d. Pemeriksaan dilakukan secara lisan apabila PNS yang bersangkutan akan dijatuhi hukuman disiplin ringan, namun apabila PNS yang akan dijatuhi hukuman disiplin sedang/berat, pemeriksaan dilakukan secara tertulis dalam bentuk Berita Acara pemeriksaan (BAP).
e. PNS yang sedang diperiksa wajib :
- Menjawab semua pertanyan yang diajukan oleh pemeriksa
- Apabila tidak mau menjawab maka dianggap mengakui pelanggaran disiplin yang disangkakan kepadanya.
- Menandatangani BAP seusai pemeriksaan.
f. Apabila PNS tersebut mempersulit pemeriksaan, pemeriksa wajib melaporkannya kepada pejabat yang berwenang menghukum.
g. Apabila PNS yang diperiksa tersebut menolak menandatangani BAP, maka BAP ini cukup ditandatangani oleh pemeriksa dengan dibubuhi catatan bahwa “ PNS tersebut menolak menandatangani BAP”.
h. Meskipun PNS tersebut menolak menandatangani BAP, namun BAP tersebut tetap digunakan sebagai bahan untuk menjatuhkan hukuman disiplin.

6. Hal-hal Yang Harus Diperhatikan dalam Pembuatan Berita Acara pemeriksaan (BAP).
a. BAP harus memuat keadaan kesehatan jasmani dan rohani serta kesediaan PNS yang bersangkutan untuk diperiksa.
b. BAP harus dapat mencerminkan suatu kepastian hukum dan dapat memperolehnya dibantu dengan pertanyaan berdasarkan rumus : siapa, apa, dimana, kapan, mengapa dan bagaimana.
c. Setiap jawaban dari pertanyaan tersebut di atas dapat dikembangkan menurut keperluan.
d. Di dalam BAP dipertanyakan juga kebebasan pihak yang diperiksa.
e. PNS yang diperiksa harus diberi kesempatan untuk mengemukakan hal-hal lain yang tidak dipertanyakan oleh pemeriksa tetapi berkaitan.
f. Setiap halaman BAP, baik asli maupun salinan, setelah dibaca ulang dan disetujui isinya oleh PNS yang diperiksa, maka setiap halaman hendaknya diparaf dan pada halaman terakhir ditandatangani oleh PNS yang diperiksa.
g. Bagian penutup BAP mencantumkan pernyataan dari pemeriksa bahwa BAP tersebut dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani.

7. Penjatuhan Hukuman Disiplin
a. Jika terdapat beberapa pelanggaran disiplin, hanya dapat dijatuhi satu jenis hukuman disiplin ( yang paling berat ).
b. Hukuman disiplin yang dijatuhkan harus dipertimbangkan dengan seksama, sehingga setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan dan dapat diterima oleh rasa keadilan.

1. Prosedur Pembinaan dan Pemeriksaan PNS bermasalah
1. Pegawai yang melanggar disiplin ditegur oleh atasan langsung sekurang-kurangnya 3 kali
2. Pegawai yang tidak mengindahkan teguran atasan langsung dilaporkan secara tertulis kepada Kepala UPT Kecamatan ( untuk pegawai administrasi UPT Kecamatan dan Pegawai Administrasi/Guru di Sekolah)
3. Ka Tata Usaha UPT Kecamatan membuat undangan pembinaan
4. Kepala UPT Kecamatan melakukan pembinaan terhadap pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin.
5. Pegawai yang menunjukkan perbaikan (untuk pelanggaran ringan), maka masalah dianggap selesai dengan tetap dilakukan pemantauan (untuk pelanggaran ringan )
6. Pegawai yang tidak mengindahkan pembinaan dari Kepala UPT Kecamatan (untuk pelanggaran ringan) dan pelanggaran sedang maupun berat, Kepala UPT Kecamatan melaporkan lebih lanjut secara tertulis kepada Kepala Dinas Pendidikan.
7. Kepala Dinas melalui Sekretaris membuat surat perintah kepada Tim Pemeriksa untuk melakukan pembinaan dan pemeriksaan terhadap pegawai yang melanggar disiplin.
8. Tim membuat undangan pemeriksaan dan pembinaan, sebanyak 3 kali
9. Ketua Tim Pemeriksa membuat Berita Acara Pemeriksaan
10. Berita Acara pemeriksaan ditandatangani oleh pegawai yang bersangkutan dan diperiksa oleh Tim pemeriksa.
11. Tim Pemeriksa memberikan waktu kepada pegawai yang diperiksa untuk melakukan perbaikan kinerja paling lama 2 bulan.(untuk pelanggaran ringan )
12. Tim membuat laporan hasil pemeriksaan kepada Kepala Dinas.
13. Apabila dalam jangka waktu yang diberikan kepada pegawai ternyata belum ada perbaikan kinerja, maka Tim pemeriksa membuat rekomendasi kepada Kepala Dinas untuk mengambil tindakan hukuman kepada pegawai yang bersangkutan.
14. Apabila pegawai dapat dikenai hukuman tingkat sedang maupun berat, setelah pemeriksaan selesai maka Tim membuat pengantar untuk pemeriksaan selanjutnya ke BKD dengan dilampiri BAP dan berkas pendukung.
15. Apabila pegawai yang diperiksa sudah melakukan perubahan ke arah perbaikan kinerjanya (untuk pelanggaran ringan), maka Tim Pemeriksa melaporkan kinerjanya kepada Kepala Dinas dengan tembusan Kepala UPT Kecamatan dan Kepala Sekolah

About these ads